6gcjsuge

Mengintip Aturan Main bagi Netflix cs di Indonesia

Jakarta – Meski sudah begitu populer di negara asalnya, Amerika Serikat, Netflix bagaikan spesies baru di Indonesia. Alhasil, banyak pihak mempertanyakan, apakah Indonesia benar-benar sudah siap menyambut layanan video streaming berbayar ini. Bukan soal pengguna, tapi terkait regulasi yang kerap ketinggalan dari perkembangan teknologi.

screencapture-www-netflix-com-id-1454678686129

Menurut Chief Lembaga Riset Sharing Vision Dimitri Mahayana, sebagai penyelenggara layanan elektronik yang menyelenggarakan layanan publik — seperti halnya Google, YouTube dan lainnya — Netflix harus memenuhi peraturan pemerintah nomor 82 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Transaksi Elektronik.

Banyak hal diatur dalam PP ini. Salah satunya, pasal 17 yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

Di samping itu terdapat beberapa regulasi terkait penyiaran dan lembaga penyiaran berlangganan maupun penyelenggaraan TV berbayar sebagai berikut yang dijabarkan Dimitri:

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 25
(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Pasal 26
(2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
b. menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

Aturan terkait Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Layanan Penyiaran Berlangganan adalah layanan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

Pasal 4
(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 20 tentang Bahasa Siaran
Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.

Pasal 12: Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
(b). melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; (d). menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri.

Peraturan untuk TV berbayar secara khusus akan diatur dalam peraturan televisi berbayar akan tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran(P3SPS) tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan(LPB), yang sedang dirancang oleh KPI.

Aturan terkait konten terlarang:

UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Pasal 6
Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
b. menonjolkan pornografi.
c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan.
d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilainilai agama.
e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum.
f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dimitri menambahkan, isu regulasi lain yang mungkin perlu dicermati pemerintah terkait keberadaan Netflix adalah bolehkah ISP di Indonesia deal dengan Netflix terkait penggunaah layanan Netflix melewati layanan internet yang diberikan oleh ISP?

Terlebih, baru baru ini (Februari-Maret 2015) regulator US FCC (Federal Communication Commission) menetapkan aturan net neutrality baru. Aturan tersebut melarang ISP memblokir atau melakukan throttling konten, termasuk menerima pembayaran dari content provider agar mengijinkan akses lebih cepat kepada pelanggan mereka atau menciptakan ‘fast lanes’.

Sebelumnya, sejak tahun 2014, pemerintah US mengusulkan pemberlakuan peraturan yang memperbolehkan ISP di Amerika Serikat untuk men-charge content provider untuk peningkatan kualitas dan kecepatan transmisi konten yang sampai ke pengguna internet, sehingga akses konten ke pengguna internet dari platform tersebut menjadi lebih cepat dibandingkan content provider yang tidak membayar ke ISP.

“Termasuk Netflix, yang membayar kepada ISP besar Comcast, AT&T, dan Verizon untuk akses lebih cepat,” Dimitri menutup penjelasannya kepada detikINET, Jumat (8/1/2015).

(ash/fyk)

Sumber: Ardhi Suryadhidetikinet